Indonesian Law and Opinion

Merek itu penting loh

2007-04-03T17:33:00.000+07:00

oleh Wihartantyo Ari Wibowo

Merek itu bagi sebuah produk jasa maupun barang merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi produsen.

Awalnya merek berasal dari dunia perdagangan dan hukum kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan. Merek dari produk dilakukan dengan memberi suatu ciri khas khusus pada produk tersebut agar berbeda dengan produk lainnya yang sejenis.

Merek juga merupakan salah satu cara untuk menembus pasar perdagangan. Tidak hanya untuk menjual produknya kepada konsumen saja, tetapi juga untuk menjalin ikatan psikologis dengan konsumen pemakai produk tersebut. Ketika ikatan dan kepercayaan itu terjadi, hal ini menjadi suatu mesin uang bagi produsen karena dengan sendirinya produknya akan laku dipasaran dengan lebih mudah dan memiliki pasar konsumen yang loyal.

Eh, merek itu apa sih sebetulnya definisinya? Kita simak dua definisi yang dipaparkan berikut ini:

· Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:

Merek sebuah barang dapat berupa gambar, nama, huruf, kata-kata, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

· Jika dari paparan American Marketing Association dalam Kotler (2000), maka:

Merek adalah nama, istilah, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing.

Merek akan berfungsi sebagai pembeda antara barang yang satu dan yang lain. Kalau kita mendengar sebuah produk disebut, biasanya yang akan tertera di benak kita adalah bentuk, kualitas, dan perusahaan dari produk tersebut.

Merek juga dapat menambah nilai jual. Produk dari sepatu atau tas, misalnya, akan meningkat nilai jualnya karena mereknya yang sudah dikenal luas oleh konsumen. Biasanya, barang bermerek itu terkenal bagus kualitasnya.

Sebuah merek sangat berkaitan dengan masalah emosional, visual, rasional dan budaya dari seseorang terhadap sebuah perusahaan atau produk dari merek itu. Merek itu diciptakan agar mudah diingat orang karena berpengaruh pada persepsi yang akan terus diingat. Merek sebaiknya juga mengandung arti, baik diciptakan sendiri maupun yang sudah diketahui umum. Karena arti itu berhubungan dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Merek-merek terbaik dapat memberikan jaminan kualitas bagi konsumennya. Merek lebih dari sekedar symbol dikarenakan adanya enam level pengertian yang terkandung di dalamnya meliputi: atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian, dan pemakai.

Tantangan dalam pemberian merek adalah mengembangkan pemaknaan positif yang lebih dalam terhadap merek tersebut sesuai dengan citra yang dianggap mampu laris di pasaran. Perlu kejelian saat harus menentukan pada level mana akan menanamkan identitas dari suatu merek. Karena yang paling tahan lama adalah nilai, budaya, dan kepribadian yang tercermin dari merek-merek tersebut.

Hal-hal tersebut menentukan inti dari sebuah merek. Sebagai misal: Tods yang mencerminkan suatu karya seni handmade, kulit dengan kualitas tinggi, jaminan mutu, nyaman hal- hal ini yang harus diproyeksikan Tods dalam strategi mereknya. Coba saat kita berfikir tentang Mercedes, yang ada di bayangan kita adalah sebuah kendaraan bagi kalangan kelas atas yang penuh kenyamanan. Atau ketika kita mengingat Adidas, yang tercermin ada sebuah sepatu yang nyaman dan akan membuat kita seolah-olah merasa akan bermain seperti David Beckham, Raul Gonzalez atau pun Zidane. Saat kita mengingat sebuah nama merek maka merek tersebut akan memicu suatu perasaan yang kita percayai terhadap produk dengan merek tersebut; nah hal ini lah yang memudahkan seseorang untuk memutuskan pilihan atas produk dengan merek tertentu karena ia yakin akan memperoleh kepuasan yang dia yakini dari produk itu. Tidak Cuma kepuasan tetapi juga kepercayaan dan prestige apabila menggunakan merek-merek yang telah terkenal tersebut. Konsumen puas dan percaya bahwa produk yang dimiliki adalah kualitas yang terbaik. Belum lagi dengan adanya suatu kebanggaan tersendiri karena menggunakan merek tersebut.

Nah oleh karena itu, merek itu hendaknya mudah diucapkan, dibaca dan diingat, akan lebih bagus lagi kalau mengandung arti yang mendalam dan berkaitan dengan produknya tersebut. Sehingga dapat segera membuat orang untuk dengan cepat mencerna dan mengingat merek dengan nilai-nilai yang ingin dibangun.

Penerapan strategi pemasaran yang jitu menjadi kunci sukses sebuah merek di pasaran. Salah satu caranya dilakukan dengan melepas beberapa varian produk yang sama agar jangkauan pasar konsumen lebih luas, ini strategi dari beberapa merek produk terkemuka yang sudah terlihat di pasaran.

Merek produk yang dikenal luas konsumen tentu akan menguntungkan produsen, maka persaingan pun akan muncul praktik bajak-membajak merek atau pemalsuan merek dagang suatu produk. Yang dirugikan tentu si pemilik merek karena potensi pendapatannya terkurangi dan bisa mencemari kredibilitas citranya bila produk palsu dari mereknya kualitasnya jelek. Kemudian konsumen juga menjadi pihak yang dirugikan, tentunya karena kualitas produk bajakan tersebut tidak terjamin dan memungkinkan menimbulkan dampak yang merugikan. Oleh karena itu, perlu sebuah perangkat hukum untuk melindungi merek dagang dan keaslian produk para produsen.

Dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemerintah mengatur mengenai merek. Lembaga yang mengatur perlindungan dan pendaftaran merek dagang adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk menghindari praktik pembajakan atau pemalsuan atas merek dagang, yang pertama perlu dilakukan produsen adalah mendaftarkan merek dagangnya ke instansi yang berwenang. Tapi masih banyak pengusaha yang kurang mengabaikan hal ini. Mereka baru sadar ketika penjualannya menurun karena produk mereka dibajak di pasaran ada merek produk yang sama atau mirip dengan produknya, kemudian menempuh jalur hukum. Bisa dibayangkan khan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk proses peradilan tentunya akan sangat mahal.

Produsen perlu sekali mencermati merek produk yang akan dikeluarkan. Produsen bisa mengubah mereknya segera begitu melihat produsen lain memakai merek yang sama atau hampir sama. Hal ini menguntungkan secara menguntungkan produsen daripada harus mengeluarkan biaya untuk proses peradilan.

Merek yang sudah didaftarkan mempunyai kekuatan hukum di wilayah negara tempat merek tersebut didaftarkan. Dalam praktik perdagangan internasional, pendaftaran merek sangat diperlukan. Produk suatu negara harus didaftarkan di negara yang menjadi tujuan penjualan produk tersebut. Ini menjadi suatu jaminan hukum atas hak-hak dari produsennya secara langsung, sekaligus melindungi konsumen dengan produk yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menyimak keuntungan yang didapat apabila memiliki suatu merek yang terdaftar dan terlindungi, makanya mari lah awali langkah sukses Anda dengan memberikan perlindungan hukum atas merek Anda, yuk.....!!

Sejumlah UU HaKI Mendesak Direvisi

2007-02-28T15:55:00.000+07:00

SUARA PEMBARUAN DAILY

24 February 2007

[JAKARTA] Sejumlah Undang-Undang (UU) yang menyangkut bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) perlu segera direvisi mengingat pesatnya perkembangan dunia teknologi dan perekonomian saat ini, kata Wakil Ketua Indonesian Intellectual Property Society (IIPS), Dwi Anita Daruherdani.

Dari sejumlah UU di bidang HaKI, yang sudah sangat mendesak untuk direvisi adalah UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, UU No 31 tahun 2001 tentang Desain Industri dan UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, kata Managing Partner pada kantor pengacara Kristianto Daruherdani Widodo tersebut di Jakarta, Jumat (23/2)

Di bidang UU Merek, menurut Dwi Anita, perlu diperhatikan tambahan ketentuan mengenai perlindungan atas merek terkenal sehingga para pemi- lik merek terkenal, baik asing maupun lokal, merasa nyaman berbisnis di Indonesia.

Dikatakan, UU Merek memang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI) untuk menolak setiap permohonan pendaftaran merek yang mem- punyai persamaan de- ngan merek terkenal milik pihak lain.

Namun ketentuan tersebut hanya berlaku untuk barang atau jasa yang sejenis, sementara untuk barang atau jasa yang tidak sejenis masih menunggu peraturan lebih lanjut sebagaimana disebutkan dalam UU Merek.

Dwi Anita mengatakan, revisi juga perlu dilakukan pada UU Desain Industri terutama menyangkut pada proses pendaftarannya di Ditjen HaKI demi menjamin bahwa semua desain industri yang terdaftar di dalam Daftar Umum Ditjen HaKI telah memenuhi persyaratan kebaruan yang ditentukan dalam UU itu.

UU Desain Industri mempersyaratkan desain industri yang dapat di- daftarkan adalah desain industri yang benar- benar baru dalam arti belum pernah diungkapkan sebelumnya.

Padahal apabila masyarakat melihat desain industri yang terdaftar di Ditjen HaKI, banyak ditemukan desain yang sudah sering ada di pasaran namun masih tetap memperoleh perlindungan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UU tersebut yang mempersyaratkan adanya kebaruan dari suatu desain industri, katanya.

Permasalahan yang marak muncul belakangan ini adalah isu mengenai royalti atas lagu-lagu yang dijadikan sebagai nada sambung pribadi (ring tones) dan nada tunggu pribadi (ring back tones).

Selama ini pihak perusahaan rekaman merasa mempunyai hak untuk memberikan izin kepada operator telepon selular untuk menggunakan lagu- lagu tersebut sebagai ring tones maupun ring back tones.

Di pihak lain, pencipta merasa bahwa perusahaan rekaman tidak berhak melakukan hal itu disebabkan izin yang diberikan kepada perusahaan rekaman hanyalah terbatas pada hak untuk memperbanyak lagu-lagu ke dalam bentuk kaset dan CD/VCD/DVD, bukan ke dalam bentuk lainnya.

"Sudah selayaknya apabila undang-undang memang selalu direvisi untuk mengikuti perkembangan teknologi," kata Kristianto. [M-6]

Penjiplakan Hak Cipta Lagu Dapat Dikenakan Sanksi Pidana

2007-01-31T13:44:00.000+07:00

Jakarta (ANTARA News) - Penjiplakan atas hak cipta lagu seperti yang ditengarai terjadi dalam produksi film Indonesia bisa dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun dan atau denda maksimal Rp150 juta.

"Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, si pencipta mempunyai hak untuk meminta namanya dicantumkan dalam setiap pengumuman atas ciptaan bersangkutan," kata Wakil Ketua Indonesian Intellectual Property Society (IIPS), Dwi Anita Daruherdani SH LLM, di Jakarta, Senin, mengomentari soal kontroversi keabsahan film Ekskul yang terpilih sebagai film terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2006.

Menurut ahli hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) ini, suatu ciptaan itu selalu terkait dengan hak moral yang akan selalu mengikuti pencipta aslinya.

Apabila film Ekskul mengaku terinspirasi dari suatu lagu dimana bagian esensial dari lagu tersebut diadopsi ke dalam lagu baru yang diciptakannya maka sudah selayaknya mereka menjunjung tinggi hak moral dari pencipta lagu sebelumnya.

"Sudah selayaknya film Ekskul mencantumkan nama pencipta lagu atau setidak-tidaknya ada pengakuan bahwa dalam mencipta lagu tersebut ia terinspirasi atas lagu yang diciptakan oleh pencipta sebelumnya," kata pengacara yang mendalami masalah Hak Cipta tersebut.

Ia mengakui, dari pengamatan selama ini kejadian yang mirip seperti film Ekskul sudah sering terjadi di Indonesia. Produksi sinetron sudah lama melakukan hal serupa tetapi mungkin tidak seramai kasus film Ekskul, karena tidak ada tindakan khusus dari para pelakunya, katanya.

Dwi Anita juga tidak setuju dengan pendapat bahwa tidak ada satupun karya seni di dunia ini yang murni orisinal. Pendapat tersebut sangat disayangkan karena hal itu seperti mengebiri UU No 19/2002 tentang Hak Cipta.

UU Hak Cipta telah mengatur pengertian ciptaan yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

"Dari sini jelas bahwa suatu karya cipta menjadi salah satu syarat bahwa karya tersebut merupakan ciptaan dan karenanya dapat dilindungi oleh undang-undang," jelasnya.

Sementara W Yogi Widodo SH dari KDW Law Offices mengatakan, pelanggaran terhadap hak cipta bukanlah suatu delik aduan melainkan delik biasa. Dengan demikian, aparat kepolisian dapat melakukan penindakan terhadap hak moral tersebut tanpa perlu menunggu pengaduan dari pencipta lagu yang dilanggar haknya.

Hanya saja, sejauh ini belum ada kasus `plagiarisme` karya cipta seni yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan di Indonesia sehingga belum ada preseden untuk membuat efek jera bagi pelaku plagiat karya cipta seni, kata Yogi.(*)

SANKSI PELANGGARAN HAKI BELUM TIMBUL EFEK JERA

2006-11-30T17:37:00.000+07:00

Jakarta, 29/11 (ANTARA)

Sanksi terhadap pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) selama ini belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga tingkat pelanggarannya terus meningkat, meskipun pemerintah sudah memiliki perangkat undang-undangnya.

"Pelanggaran HaKI masih banyak sekali terjadi karena sanksi pidananya selama ini belum memberikan efek jera," ujar Wakil Ketua Umum Indonesian Intellectual Property Society (IIPS) Dwi Anita Daruherdani di Jakarta, Rabu.

Menurut Konsultan HaKI itu, tingkat pelanggaran HaKI terbesar terjadi pada pelanggaran hak merek dan dalam berbagai kasus pelaku pelanggaran hanya dikenakan hukuman enam bulan sampai satu tahun atau denda hanya sekitar Rp1juta.

"Padahal Undang-Undang Merek mengijinkan hukuman sampai lima tahun penjara dan denda sebanyak Rp1miliar. Tapi selama ini belum ada hukuman sebesar itu terhadap pelanggaran HaKI," ujar Anita yang juga pengacara di kantor hukum Kristianto-Daruherdani-Widodo (KDW).

Akibatnya, lanjut Anita, dalam beberapa kasus yang pernah ia tangani, pelanggaran merek yang dilakukan suatu perusahaan yang kemudian dilakukan tindakan hukum pidana, namun kemudian ditemukan lagi perusahaan itu masih melakukan pelanggaran yang sama, seperti yang terjadi pada sejumlah industri kecil dan menengah yang memalsukan merek garmen terkenal.

Ia menilai para hakim mungkin memberikan hukuman yang ringan kepada para pelanggar HaKI tersebut karena kebanyakan mereka berasal dari industri rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM).

"Jadi nampaknya Hakim tidak hanya melihat dari pelanggaran saja, tapi juga aspek kemanusiaannya karena mereka melibatkan banyak tenaga kerja," katanya.

Namun, lanjut dia, para penegak hukum juga harus agresif melakukan penyidikan, karena kebanyakan UKM tersebut hanya sub kontraktor dari pemilik modal besar yang selama ini sulit ditemukan.

"Seperti mafia, mereka memberikan pesanan-pesanan kepada industri rumahan tersebut untuk membuat barang dari merek terkenal, sementara pengusaha kecil belum sadar HaKI dan hanya ingin mengambil keuntungan saja," katanya.

Oleh karena itu, Anita mengatakan peranan organisasi seperti IIPS untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan HaKI terhadap masyarakat khususnya UKM sangat penting agar mereka tidak terjebak pada kasus pelanggaran HaKI.

Lebih jauh ia mengatakan sanksi terhadap pelanggar HaKI akan lebih menimbulkan efek jera jika dilakukan dengan hukum perdata, seperti yang dilakukan Microsoft terhadap penggunaan software bajakan yang dijual pedagang komputer rakitan, karena dendanya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Namun, lanjut Anita, persoalannya di Indonesia belum ada penilai independen -- seperti negara lain terutama negara maju -- untuk menghitung nilai kerugian akibat pelanggaran HaKI dan nilai aset-aset di bidang HaKI.

"Selama ini penghitungannya hanya secara umum, misalnya keuntungan yang diterima pihak pelanggar adalah kerugian pemilik HaKI," katanya.

Anita mengatakan bila penegakan hukum terhadap HaKI sangat tegas dan Indonesia sudah memiliki mekanisme penghitungan HaKI serta penilai independennya, maka sertifikat HaKI terutama merek bisa dijadikan jaminan utang ke bank.

Nilai Ekonomi dari HaKI Sering tak Diperhitungkan

2006-11-30T10:14:00.000+07:00

Koran Republika, 23 Nopember 2006

JAKARTA-- Hingga saat ini nilai ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) masih sering tak diperhitungkan. Hal itu nampak sekali dalam kasus akuisisi sebuah perusahaan.

Konsultan HaKI, Dwi Anita Daruherdani, menyatakan sampai saat ini perusahaan dalam melakukan merger yang selalu dihitung adalah aset uang dan barang. ''Tapi mereknya (nama perusahaannya) sendiri tidak dinilai. Padahal merek tersebut seharusnya dinilai karena (bisa jadi) aset paling besar perusahaan bersangkutan adalah mereknya,'' katanya di Jakarta, kemarin.

Dwi mengatakan padahal di sejumlah negara, merek sangat bernilai. Karenanya dalam melakukan merger, merek juga diperhitungkan sehingga membuat suatu perusahaan menjadi mahal.

Di sisi lain Dwi menambahkan tingkat kesadaran masih kurang untuk memerangi pelanggaran pembajakan. Ini mungkin karena sanksi pidananya tidak terlalu lama. Rata-rata enam bulan sampai satu tahun kurungan. ''Tentu saja hal itu tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar,'' papar Managing Partner KDW Law Offices.

Dwi menuturkan dirinya pernah berpengalaman menangani pelanggaran merek berupa MCB (meteran listrik di rumah). Penindakan pertama melawan sebut saja A, sudah ditindak masuk pengadilan. ''Klien saya lalu melakukan sweeping teratur (tiga bulan atau empat bulan sekali). Ternyata ada barang yang sama dari perusahaan lain dan orangnya ya dia dia juga. Itu kan menunjukkan pelakunya tidak kapok dengan hukuman yang telah diberikan,'' paparnya.

Di masyarakat, paparnya, ada puka orang mempunyai itikad buruk saat mendaftarkan merek. Dari dulu sampai sekarang, ada beberapa orang yang pekerjaannya mendaftarkan merek dari luar negeri, yang di luar negeri sangat terkenal, tapi belum masuk ke Indonesia. Misalnya, dulu, Pierre Cardin yang didaftarkan oleh orang Indonesia. ''Kondisi ini bagi pemilik asli, mau tidak mau mengajukan gugatan pembatalan merek, atau negosiasi (buying out).''

Sebelumnya Perwakilan Dagang AS (USTR/United States Trade Representative) mengumumkan mereka telah menaikkan status Indonesia untuk perlindungan HaKI dari priority watch list (prioritas diawasi) menjadi watch list (diawasi)

Berita bisa dilihat di : http://www.republika.co.id/Cetak_detail.asp?id=272857&kat_id=4

Trade Mark Trafficker, Celah Cari Duit

2006-11-06T16:52:00.000+07:00

04/11/2006 JAKARTA, Investor Daily

Penuntasan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia masih dihantui persoalan lama. Salah satunya, trade mark trafficker. Pelaku aksi ini mendaftarkan merek yang bukan miliknya dengan berharap imbalan dari pemilik asli. Merek-merek yang diincar kebanyakan dari luar negeri.

Modusnya sederhana. Pertama, pelaku trade mark trafficker jalan-jalan keliling dunia. Targetnya satu, yakni memantau merek-merek terkenal yang diasumsikan belum masuk Indonesia. Setelah semua merek terpegang, mereka buru-buru pulang. Setiba di Indonesia, mereka langsung mendaftarkan merek-merek itu ke Ditjen HAKI Departemen Hukum dan Undang-Undang.

Untuk urusan daftar-mendaftar merek, mereka memang selangkah lebih cepat dari pemilik asli. Ketika pemilik merek dari luar negeri ingin memasarkan produknya ke Indonesia langsung berhadapan dengan trade mark trafficker.

Seorang pengusaha yang minta jati dirinya tak disebutkan, mengakui dia secara ‘iseng-iseng’ membawa beberapa merek pakaian dari luar negeri. Di Jakarta, pengusaha ini meminta bantuan lembaga hukum mendaftarkan merek tersebut. Setahun kemudian, tiba-tiba datang utusan pemilik merek asli untuk ‘sowan’. “ Yah... uang ‘sowan’-nya waktu itu US$ 10.000,” kata pengusaha itu sembari tertawa.

Lain lagi cerita seorang general manager suatu perusahaan content provider yang memberi layanan SMS. Menurut Suhaimi, sebut saja demikian nama GM itu, sekarang banyak layanan SMS yang hak patennya sudah dipegang orang lain, bukan operator telekomunikasi. Sebagai contoh, ada seseorang pemegang paten untuk asuransi kecelakaan jiwa melalui SMS. Selama musim mudik lalu, Telkomsel bersama perusahaan asuransi Cigna dan Takaful menawarkan asuransi SMS mudik.

Pemegang paten itu, kata Suhaimi, masih menunggu kelayakan ekonomi penawaran asuransi melalui SMS. “ Kalau nanti sudah ramai dan menguntungkan, pemegang paten itu akan mengajukan gugatan dan minta royalti,”kata dia.

Pentingnya merek dalam suatu negara, termasuk Indonesia, diatur dalam UU Merek. Begitu pentingnya, sampai-sampai Pasal 3 UU No 15/2001 menegaskan, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Dalam praktik sehari-hari, sesuai pasal 1 (2), hak eksklusif tersebut menjadi pembeda terhadap barang-barang sejenis lainnya. Selain itu, hak eksklusif juga memberi perlindungan hukum terhadap barang dimaksud.

Tidak hanya dalam negeri, negara juga memberi hak tersebut kepada barang dari luar negeri. Asal, pendaftar berdomisili di Indonesia. Ketentuan domisili ini sangat penting. Pasal 10 (1) menyatakan, permohonan yang diajukan pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Ayat (2) menambahkan, pemohon wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia. Ini berarti, domisili atau alamat di Indonesia menjadi faktor penting dalam pendaftaran merek.

Menurut konsultan HAKI Dwi Arnita Daruherdani, karena ada pembatasan wilayah hukum merek itu lah yang digunakan para trade mark trafficker. Praktik semacam ini bukan hanya muncul pada tahun-tahun terakhir. Sepanjang amatannya, kasus serupa sudah ada sejak lama, tapi hingga kini belum bisa diberantas.

Pelaku trade mark trafficker mengincar semua jenis barang. Yang penting booming dan belum masuk ke Indonesia. “Orang-orang ini mempunyai itikad buruk saat mendaftarkan merek. Dari dulu sampai sekarang, kerjaannya mendaftarkan merek dari luar negeri, yang belum masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Salah satu merek terkenal yang pernah tersandung trade mark trafficker adalah Pierre Cardin. Kemeja terkenal asal Prancis ini sempat kesulitan masuk ke Indonesia karena hak atas merek sudah didaftarkan dan dipegang orang lain. “Pada waktu yang asli (Pierre Cardin) masuk, pemilik sah berdasarkan hukum di Indonesia adalah orang Indonesia yang sudah mendaftarkan. Pemilik asli malah nggak bisa mendaftar,” jelas Dwi.

Itikad buruk yang ia maksud adalah kesengajaan mendaftarkan merek yang bukan miliknya. Itikad ini bakal menghasilkan uang setelah pemilik merek asli datang ke Indonesia. Saat mengembangkan bisnis di Indonesia, pemilik asli itu kesulitan mendapat legalitas karena merek yang dipegang sudah didaftarkan pihak lain. Biasanya, jika tidak menggugat melalui jalur hukum, penyelesain yang ditempuh adalah buying out. Penyelesaian kedua ini lah yang diharapkan oleh pelaku trade mark traficcker. “Akan ada negosiasi pengalihan kepemilikan sertifikat dari pendaftar ke pemilik asli. Soal harga, tergantung kesepakatan,” jelas Dwi.

Selama ini, menurut Dwi, pelaku trade mark trafficker tersebar di beberapa wilayah. Selain Jakarta, mereka juga menjalankan aksi di wilayah lain. Di Sumatera, misalnya, ada pelaku yang fokus ke merek-merek rokok dan parfum terkenal. Modusnya tetap, menawarkan negosiasi kepada pemilik asli.

Satu merek, sepanjang amatan Dwi bisa dijual antara Rp 50 juta sampai Rp 70 juta. Nilainya bisa mencapai ratusan juta jika menyangkut merek-merek kuat. Bahkan, menurut Kepala Humas Dirjen HAKI, Departemen Hukum dan Undang-Undang M HalomoanNasution, nilainya bisa tinggi. “Kalau memang produknya dirasa menguntungkan atau laku keras, bisa saja sampai miliaran rupiah,” ujarnya.

Dibandingkan dengan biaya pendaftaran, keuntungan yang didapat memang jauh lebih tinggi. Biaya pendaftaran merek, kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Hak Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang Dirjen HAKI Surahnu, hanya Rp 450 ribu per permintaan. Artinya, dari negosiasi kepada pemilik asli, pelaku trade mark trafficker memperoleh keuntungan puluhan kali lipat. Keuntungan akan semakin membumbung karena mereka tidak bermain pada satu-dua merek.”Yang mereka pegang sangat banyak, bukan hanya satu,” tegas Dwi.

Daya Pembeda

Bagi pemilik asli, negosiasi merupakan pilihan sulit, namun tak mungkin dihindari. Apalagi, di antara produk-produk HAKI, merek dagang merupakan pintu utama mengenalkan barang kepada konsumen. Selain itu, oleh pebisnis, merek dagang juga berfungsi sebagai identitas produk atau jasa layanan. Merek dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Menurut Ketua Masyarakat HAKI Indonesia Henry Soelistyo Budi, obyek pantauan HAKI untuk merek, meliputi tanda huruf, logo, dan kata, atau kombinasinya.

Sebuah merek, sesuai pasal 5 UU No 15/2001 tentang Merek tidak dapat didaftarkan, salah satunya, jika tidak memiliki daya pembeda. Disebut tidak memiliki daya beda karena mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah didaftarkan terlebih dulu.

Pasal itu lah yang beberapa tahun lalu, meresahkan sebuah perusahaan bumbu masak terkenal yang hendak mengembangkan bisnis di Indonesia. Pengelola perusahaan terkejut ketika mengetahui merek miliknya sudah didaftarkan pihak lain. Sadar mereknya telah dimainkan oleh trade mark trafficker, perusahaan segera menggugat ke pengadilan. Selama berperkara di pengadilan, perusahaan memberi kuasa kepada Dwi. “Melalui pengadilan, saya buktikan bahwa klien saya adalah pemilik merek asli,” ujarnya.

Untuk membuktikan merek yang dipegang pemilik asli adalah merek terkenal, Dwi meminta kesaksian beberapa pengelola restoran dan hotel yang menggunakan merek tersebut. Dari kesaksian itu, akhirnya hakim memenangkan Dwi dan kliennya, sekaligus memerintahkan pembatalan merek yang sudah didaftarkan pihak lain. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan pasal 68 UU No 15/2001 tentang merk, yang mengatur upaya pembatalan merk.

Hanya saja, dalam pasal lain, UU juga membenarkan tindakan pengalihan kepemilikan merek. Pasal 40, ayat (1) mengatakan, hak atas merek bisa dialihkan karena beberapa alasan. Yakni, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bersandar pada pasal tersebut, M HalomoanNasution menolak upaya negosiasi merek sebagai praktik jual beli. Yang benar, katanya, negosiasi tersebut adalah upaya untuk mempermudah peralihan hak. “Itu kan kesepakatan kedua pihak, pemegang merek dan pihak yang ingin memiliki merek,” ujarnya.

Negosiasi juga sah secara hukum, karena hasilnya dilaporkan ke Ditjen HAKI.

Persoalannya, kerap kali para trade mark trafficker tidak melakukan upaya investasi dan produksi dari merek yang dipegang. Kalau pun ada, hanya sekali-dua kali. Dwi menduga, mereka tidak memiliki modal cukup, atau sengaja menunggu pihak lain menggunakan merek serupa. Begitu terjadi, mereka langsung menawarkan negosiasi. “Mereka memang sengaja menunggu,” tandas Dwi.

Penghapusan

Praktik tersebut sebenarnya kurang sejalan dengan ketentuan undang-undang. UU Merek No 15/2001, mempersyaratkan, merek yang terdaftar dipakai dalam waktu tiga tahun berturut-turut. Misalnya, didaftarkan 1 November 2006, kalau tidak pakai sampai 1 November 2009, pihak ketiga bisa mengajukan gugatan penghapusan. “ Gugatan itu yang disebut non use,” jelas Dwi.

Namun demikian, pihak Ditjen HAKI, Departemen Hukum dan Undang-undang membantah terjadinya praktik trade mark trafficker terhadap merek-merek terkenal. Apalagi, menurut HalomoanNasution, Ditjen HAKI memiliki data base merek-merek terkenal. “Untuk merek internasional yang sudah well known brand, tidak akan diluluskan bila ada pemohon yang ingin mendaftarkan. Di loket pendaftaran, memang kami terima, namun akhirnya tetap kami tolak,” tegasnya.

Pada 2004, Dirjen HAKI menerima pendaftaran merek asing sebanyak 13.685. Jumlah ini menurun pada 2005 yang hanya mencapai 10.082 merek. Sedangkan pada 2006, naik lagi menjadi 13.859 merek asing. Sementara itu, untuk pendaftaran hak paten merek barang-barang prpduksi luar negeri, pada periode 1991-2005 terdapat 34.676 hak paten merek asing.

Khusus selama semester I 2006, tercatat 2.369 hak paten merek asing. Dari jumlah itu, pendaftar terbanyak datang dari Amerika Serikat (554 permohonan), Jepang (378 permohonan), Jerman (224 permohonan), dan Swis (104 permohonan).

Sementara itu, menurut W Yogi Widodo, pengacara yang kerap menangani kasus-kasus pelanggaran HAKI, aksi trade mark trafficker juga muncul dalam bentuk lain. Yakni penyamaan pendaftaran domain name di situs internet. Yogi mengambil contoh domain name sebuah perusahaan susu terkenal yang memiliki prefiks domain (akhiran domain) berupa com. Saat bersamaan ada pihak tertentu yang mendaftarkan domain serupa. ”Bedanya, yang pemilik asli memakai com, sedangkan yang lain pakai net,” ujar Yogi. Maksudnya, pemilik asli memakai www.(namamerk).com sedangkan pihak lain memakai www.(namamerk).net.

Adanya dua domain yang nyaris serupa itu, menurut Yogi, bisa mengacaukan konsumen. Fakta ini, sedikit-banyak merugikan pemilik merek asli. Ujung-ujungnya, mau-tidak mau, mereka terpaksa negosiasi dengan pelaku trade mark trafficker. Dan hasil akhir yang diharapkan pelaku, apalagi, kalau bukan uang.

Pemiripan domain name, sejatinya bukan muncul sekali-dua kali, tetapi sudah berulangkali. Pelaku pun tak lagi membedakan jenis usaha. Beberapa tahun lalu, sebuah majalah terkenal terbitan Ibukota juga pernah ‘terserobot’ saat hendak mendaftarkan domain name. Nama majalah yang hendak didaftar sudah didaftarkan pihak lain. Ujung-ujungnya, pihak majalah melakukan negosiasi dengan pendaftar pertama dengan imbalan US$ 1.000.

Sejatinya, kalau mau jeli, pemilik merek asli lebih menguntungkan menempuh jalur hukum. Pasalnya, kata Dwi, para trade mark trafficker kesulitan bermain di pengadilan, karena tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat. “Kalau pun memakai argumen kerugian, darimana menghitungnya, wong dia nggak pernah memakai merek yang didaftarkan,” papar Dwi.

Itu lah alasannya, pelaku trade mark trafficker cenderung ‘menggiring’ pemilik asli ke negosiasi buying out. (pam/dip/ys)

Sanksi Perdata Pelanggar Hak Intelektual Harus Diterapkan

2006-10-31T16:32:00.000+07:00

Suara Pembaruan, 31 Oktober 2006

[JAKARTA] Penerapan ganti rugi terhadap praktik pembajakan dan tindakan pelanggaran terhadap hak intelektual lainnya perlu diterapkan. Hal ini penting untuk membuat efek jera bagi para pelaku pelanggaran hak intelektual.

Demikian dikatakan Managing Partner Kantor Pengacara Kristianto Daruherdani Widodo (KDW), Dwi Anita Daruherdani di Jakarta, Senin (30/10).

Selama ini para pelaku hanya diganjar hukuman pidana dengan jangka waktu sekitar enam hingga satu tahun penjara. Sedangkan, sanksi perdata berupa ganti rugi belum diterapkan walaupun dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa para pelanggar dapat dikenakan saksi perdata berupa ganti rugi.

"Alasannya selama ini karena sulit untuk menilai berapa kerugian yang diderita. Ini hanya soal teknis penghitungan saja dan mestinya bisa dilakukan. Paling tidak, dengan memakai penilai independen," paparnya.

Dengan sanksi perdata, ia berharap, paling tidak ada efek jera bagi para pelaku di kemudian hari.

Selain itu, kampanye dan sosialisasi masalah hak intelektual ini harus dilakukan terus-menerus sampai masyarakat sadar dan mau menolak produk-produk bajakan. Ini terkait dengan kredibilitas bangsa di dunia internasional.

Kalangan investor asing sangat memperhatikan masalah penegakan hukum termasuk hak intelektual. "Kalau kita dicap sebagai negara yang banyak melakukan pembajakan maka investor pun akan enggan masuk ke sini. Dalam forum-forum internasional kita sering dibicarakan. Ini mengganggu citra kita juga," tandas Anita.

Untuk mengatasi hal ini, ia menyarankan agar asosiasi yang terkait lebih sering melakukan sosialisasi karena kalau mengharapkan pemerintah saja tidaklah cukup. Pemerintah sudah banyak melakukan sosialisasi tetapi belum memadai dan perlu dilakukan terus-menerus. Dalam kaitan ini, peran asosiasi sangat penting. [N-3]

Supremasi Hukum dalam Industri Telekomunikasi

2006-10-31T16:30:00.000+07:00

Bisnis Indonesia, 18 Oktober 2006

Novizal Kristianto

Kurangnya supremasi hukum di Indonesia saat ini tidak saja terjadi dalam tataran sosiologis, akan tetapi juga telah masuk ke dalam tataran teknis. Bagaimana tidak, kalau selama ini kita melihat bahwa hukum masih kurang tajam giginya dalam kasus-kasus korupsi, penyelewengan, penggelapan dan kasus-kasus komunitas social lainnya, maka hukum pun terlihat tidak mencengkeram cukup erat atas pelaksanaan maupun penerapan teknologi dalam masyarakat, khususnya dalam industri telekomunikasi.

A. Sebab-sebab berkurangnya supremasi hukum

Ada beberapa penyebab yang menurut penulis membuat supremasi hukum menjadi berkurang atau malah hilang daya cengkeramnya dalam industri telekomunikasi.

1. Regulator yang tidak independen

Hal paling pertama yang membuat hukum itu sendiri menjadi lemah dapat dilihat dari pembuat aturan hukumnya. Selama ini regulator di bidang telekomunikasi diharapkan merupakan suatu badan independen yang tidak saja tidak memihak pada salah satu pemain di bidang telekomunikasi, tetapi juga tidak memihak kepada kepentingan penguasa saja. Hingga saat ini, kondisi ideal seperti ini belum tercapai. Pertanyaan paling besar atas keadaan ini adalah apakah kita tidak mampu atau tidak mau mempunyai badan regulator yang independen?

2. Pengaruh kepentingan investor

Penyebab kedua adalah perlunya investasi yang besar untuk ikut serta dalam kancah industri telekomunikasi. Apalagi aturan investasi kita membolehkan investasi asing masuk hingga 95% dalam suatu perusahaan telekomunikasi. Secara langsung, investasi yang besar tentu mempengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh regulator, terutama sekali karena regulator tentu tidak mau investasi tersebut melayang ke negara tetangga hanya karena kebijakan tertulis yang dianggap tidak mendukung terhadap keputusan atau kegiatan bisnis para investor. Oleh karenanya, secara “politis” kebijakan-kebijakan tertulis dibidang telekomunikasi yang dihasilkan tentu harus mewadahi kepentingan para investor di industri ini.

3. Kemajuan teknologi

Sebab yang ketiga adalah kemajuan teknologi yang sangat cepat. Kita sendiri mengalami beberapa peningkatan teknologi dibidang telekomunikasi hanya dalam waktu satu dekade. Dimulai dari teknologi AMPS (Advance Mobile Phone System) yang popularitasnya kemudian diambil alih oleh teknologi GSM (Global System for Mobile Communications). Lalu teknologi GSM yang terus berevolusi dengan tambahan teknologi GRPS (General Packet Radio Services)-nya sehingga mengukuhkan kedudukan GSM sebagai raja selular. Hingga akhirnya kini teknologi CDMA (Code Division Multiple Access) menjadi alternatif teknologi telekomunikasi yang diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat, yang teknologinya memberikan kesempatan bagi para penyelenggara seluler untuk dapat mengembangkannya menjadi lebih sempurna.

Tentu saja kemajuan teknologi telekomunikasi tersebut yang secara teknis berbeda antara satu dengan yang lainnya memerlukan kebijakan-kebijakan tertulis yang berbeda pula. Ketertinggalan pembuatan kebijakan tertulis yang dapat menampung kecepatan perubahan teknologi sangat dirasakan oleh para pemain industri telekomunikasi, sehingga terkadang untuk mengembangkan teknologi baru di tanah air tercinta ini, kebijakan tak tertulis dari pihak-pihak yang berwenang lebih banyak dilakukan. Domino effect yang dirasakan adalah lebih banyaknya campur tangan politis dalam pengembangan suatu teknologi telekomunikasi dibanding dengan perhitungan sosio-ekonomisnya.

4. Inovasi produk

Sebab yang keempat adalah inovasi terhadap produk-produk layanan telekomunikasi. Semestinya hal ini menjadi suatu hal yang positif bagi perkembangan ekonomi negara kita, akan tetapi bagaimana bila inovasi-inovasi produk tersebut sepertinya melanggar aturan-aturan yang telah ada. Contoh yang paling mudah adalah pengembangan produk Flexi Combo yang menggunakan nomor wilayah sementara serta fasilitas call forwarding. Pengkajian hukum secara serta merta (tanpa menghiraukan latar belakang dan kaidah hukum) atas produk tersebut tentu tidak mengindikasikan suatu pelanggaran aturan secara langsung. Tetapi hasil dari inovasi tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dibidang telekomunikasi yang ada. Tentu saja kasus seperti ini menjadi sulit dicari kepastian hukumnya.

5. Kepentingan masyarakat

Sebab terakhir yang juga menjadi kunci dari melemahnya suatu supremasi hukum adalah kepentingan masyarakat atas suatu kebutuhan sarana telekomunikasi yang mudah, murah dan dapat diandalkan. Diterimanya teknologi CDMA di Indonesia, tidak terlepas dari murahnya harga yang harus dibayarkan oleh para pelanggannya tanpa kehilangan kemampuan mobilitasnya. Tentu saja regulator harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat karena selama ini tumbuh kembangnya industri telekomunikasi Indonesia tak pelak lagi didukung oleh tumbuhnya pelanggan seluler di Indonesia.

Pembuatan kebijakan tertulis yang dapat mengurangi ataupun mematikan kemampuan penyediaan layanan seluler oleh para pelaku industri telekomunikasi maupun sebaliknya kemampuan penggunaan layanan seluler oleh para pelanggan selular adalah suatu hal mutlak yang harus dihindari.

B. Kebijakan tertulis yang dinamis atau yang antisipatif?

Berangkat dari kondisi serta sebab-sebab yang menimbulkan kurangnya supremasi hukum tersebut, regulator, pelaku industri dan para pengamat industri telekomunikasi serta masyarakat dihadapkan pada pilihan membuat kebijakan tertulis yang dinamis atau kebijakan tertulis yang antisipatif atas perkembangan teknologi telekomunikasi.

Apabila pilihan kita jatuh pada pilihan membuat peraturan tertulis yang dinamis, yang selalu mengikuti perubahan dan menyesuaikan kondisi dan teknologi yang ada, maka sumber daya manusia yang berkualitas serta informasi yang selalu terkini menjadi hal yang sangat penting.

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah berupa tersedianya para regulator yang mempunyai kemampuan bekerja terus menerus dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan telekomunikasi. Sedangkan informasi yang diperlukan adalah informasi yang terkini dan dapat memberikan masukan serta arah yang jelas dari pembuatan suatu kebijakan tertulis.

Lain halnya apabila pilihan kita jatuh pada pilihan membuat peraturan tertulis yang antisipatif, yang peraturannya dibuat dengan mempertimbangkan kondisi dan teknologi mendatang, maka hal yang menjadi sangat penting adalah adanya para regulator yang berwawasan ke depan serta adanya badan pengawasan dalam pengimplementasian kebijakan-kebijakan tertulis tersebut.

Untuk menciptakan regulator yang berwawasan ke depan diperlukan pengembangan dan penambahan informasi atas kondisi pertelekomunikasian di negara-negara maju, artinya semakin banyak riset-riset harus dilakukan. Sedangkan badan pengawasan harus dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan-kebijakan tertulis oleh para pelaku industri telekomunikasi.

Melihat pada kondisi kebijakan-kebijakan pertelekomunikasian yang ada sekarang, sudah saatnya pertelekomunikasian kita lebih memfokuskan diri pada pilihan pembuatan kebijakan tertulis yang sesuai dengan visi dan misi pertelekomunikasian di Indonesia, atau setidaknya mengikuti arah kebijakan yang telah diciptakan sebelumnya.

Dari cetak biru pertelekomunikasian kita serta praktek yang dilakukan oleh otoritas pertelekomunikasian, dapat ditangkap bahwa kebijakan tertulis yang digunakan menuju kearah kombinasi antara kebijakan yang dinamis dan kebijakan yang antisipatif.

Apakah kombinasi dari kedua cara pembuatan kebijakan ini menjadi lebih baik daripada memilih salah satunya atau malah membuat para regulator (saat ini atau yang akan datang) menjadi kebingungan mengenai sektor pertelekomunikasian yang mana yang harus dinamis dan sektor pertelekomunikasian yang mana yang harus antisipatif?

Sekilas tentang Hak atas Kekayaan Intelektual

2006-10-09T11:20:00.000+07:00

Penulis: Novizal Kristianto

Penerjemah: Wihartantyo Ari Wibowo

Dapatkah Anda membedakan antara desain industri dan hak cipta? Atau apakah Anda mengetahui bahwa nama atau produk perusahaan Anda dapat didaftarkan sebagai merek? Apakah anda mengetahui kata desain industri?

Jikalau Anda berada di tingkatan manajer di perusahaan Anda atau Anda merupakan seorang pengusaha dan Anda tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut (tanpa melihat pada suatu referensi), maka tulisan ini menjadi sebuah artikel yang HARUS DIBACA oleh Anda untuk menambah wawasan Anda mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual. Penjelasan yang kami berikan tidak dalam kalimat hukum akan tetapi diharapkan memberikan penjelesan yang gambling tentang hal ini.

Mari kita mulai menguraikan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

1. Hak Cipta

Apa sih yang dimaksud dengan Hak Cipta itu?

Hak Cipta merupakan suatu hak ekslusif untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu hasil kerja/karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan literature; bisa juga hak untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil kerja/karya tersebut.

Siapa saja kah yang berhak atas Hak Cipta itu?

Hak Cipta itu secara otomatis diberikan kepada pencipta dari suatu hasil karya atau dapat juga diberikan kepada pemegang hak dari Hak Cipta tersebut (yaitu seseorang yang mendapatkan pengalihan hak dari si Pencipta atau dari pemegang hak sebelumnya).

Kira-kira apa saja yang dilindungi oleh Hak Cipta?

Di antara adalah:

buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu;
alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
lagu atau pun musik baik yang ada liriknya maupun yang tidak ada liriknya;
drama, drama musical , tari-tarian, karya-karya koreografi, pewayangan, dan pantomim;
seni rupa dalam segala bentuknya, misalnya saja seni lukis, gambar, ukir-ukiran, kaligrafi, pahatan, patung, kolase, dan seni-seni terapan lainnya;
arsitektural;
peta;
seni batik;
fotografi;
karya cinematografi;
terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, database dan karya-karya lainnya yang merupakan hasil pengalihwujudan.

Lalu bagaimanakah kita bisa mendapatkan Hak Cipta atas suatu karya?

Secara umum, Hak Cipta itu muncul ketika karya cipta tersebut sudah diciptakan (ketetapan ini tidak berlaku untuk beberapa kondisi tertentu), sehingga pendaftaran atas Hak Cipta tidak diperlukan.

Tetapi, untuk beberapa kepentingan yang lebih luas, pendaftaran dari hasil ciptaan Anda sangat lah penting, karena dengan mendaftarkan hasil karya/ciptaan Anda maka Anda akan memperoleh sertifikat Hak Cipta, dan sertifikat Hak Cipta tersebut merupakan satu-satunya barang bukti yang Anda butuhkan untuk membuktikan hak Anda atas Hak Cipta dari hasil karya/ciptaan tersebut.

Anda dapat saja memilih untuk tidak mendaftarkan hasil karya/ciptaan Anda, dengan lebih memilih untuk menyimpan seluruh bukti-bukti dari penciptaan hasil karya/ciptaan Anda tersebut, yang bisa berupa rekaman, catatan-catatan, coretan-coretan, atau dokumentasi apapun yang tertulis mengenai hasil karya/ciptaan tersebut.

Perlu Anda ingat bahwa bukti-bukti yang Anda simpan tersebut dapat ditolak di pengadilan, karena sertifikat Hak Cipta tersebut lah yang memiliki posisi yang kuat sebagai bukti atas pemilikan Hak Cipta.

Berapa lamakah perlindungan hukum atas Hak Cipta?

Masa perlindungannya bervariasi, tergantung pada jenis dari hasil karya/ciptaannya, “bentuk” dari penciptanya dan penerima hak atau yang melaksanakan karya tersebut.

2. Merek (merek dagang dan merek jasa)

Apakah Merek itu?

Merek adalah:

suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau merupakan suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
memiliki daya pembeda dengan yang lain;
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa.

Contoh:

nama perusahaan atau logo perusahaan;
nama produk atau logo perusahaan;
simbol atau tanda dari jasa, dan sebagainya.

Apa sih “Hak” dari sebuah Merek?

Hak Merek merupakan suatu hak ekslusif untuk menggunakan sendiri merek itu atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Catatan: Merek terbagi menjadi dua, yaitu merek dagang untuk perdagangan barang dan merek jasa untuk penyediaan jasa. Keduanya pada intinya sama dan diatur dalam hukum dan peraturan yang sama.

Siapakah yang berhak atas Hak Merek tersebut?

Hak tersebut diberikan kepada pemilik Merek dagang/jasa yang terdaftar di Daftar Umum Merek atau pihak yang menerima pengalihan hak atas merek tersebut.

Bagaimana caranya untuk mendapatkan hak atas merek tersebut?

Hak atas merek dagang/jasa tersebut hanya dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke Kantor Merek, dalam hal ini pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

Berapa lama perlindungan hukum atas merek ini?

10 tahun dan dapat diperpanjang selama dibutuhkan.

3. Desain Industri

Apakah desain industri itu?

Desain industri adalah:

suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi dari garis atau warna, atau garis dan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
dalam suatu pola tiga atau dua dimensi;
memberikan kesan estetis; dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi; dan
digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang atau suatu komoditas industri atau kerajinan tangan.

Contoh:

bentuk botol minuman atau bentuk kemasan minuman termasuk termasuk gambar-gambar yang terdapat pada botol atau kemasan minuman tersebut;
desain meja dan kursi;
aksesoris furnitur ( kotak tissue, tempat permen), dan sebagainya.

Apa yang dimaksud dengan “hak” dari Desain Industri?

Suatu hak ekslusif melaksanakan sendiri atau untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu desain.

Siapakah yang berhak atas hak desain industri tersebut?

Hak ini diberikan kepada pendesain yang mendaftarkan desain industri atau kepada pihak yang menerima pengalihan hak atas desain industri tersebut.

Bagaimanakah caranya mendapatkan hak atas desain industri tersebut?

Hak dari Desain Industri hanya dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan desain industri tersebut pada Kantor Desain Industri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

Berapa lamakah masa perlindungan dari Desain Industri tersebut?

10 tahun dan dapat diperpanjang selama dibutuhkan.

4. Paten

Perihal apa sih Paten itu?

Suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi sendiri atau untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk mengeksploitasi suatu invensi.

Lalu apa yah “invensi” itu?

Invensi merupakan:

ide yang dituangkan;
dalam suatu kegiatan yang memecahkan suatu masalah yang spesifik;
dalam bidang teknologi, baik berupa produk atau proses atau suatu penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Contoh:

produk air dispenser;
mobil hybrid;
proses penguolahan air limbah, dan sebagainya

Siapa saja yang berhak mendapatkan hak paten tersebut?

Hak tersebut diberikan kepada Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

Bagaimana kah caranya agar mendapatkan hak Paten tersebut?

Hak Paten hanya dapat diperoleh dengan mendaftarkan invensi tersebut pada Kantor Paten, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

Perlindungan Hak Paten tersebut berlaku untuk berapa lamakah?

20 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

5. Rahasia Dagang

Apa yang dimaksud dengan Rahasia Dagang?

Rahasia Dagang adalah:

informasi;
dalam bidang teknologi dan/atau bisnis/usaha;
bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh publik;
memiliki nilai ekonomis; dan
bermanfaat dalam kegiatan bisnis/usaha; and
kerahasiaannya dijaga baik-baik oleh pemiliknya.

Contohnya:

resep/formulasi dari makanan atau minuman;
database pelanggan atau penyuplai;
informasi internal suatu perusahaan; dan sebagainya.

Apa yang dimaksud dengan “hak” dari Rahasia Dagang?

Suatu hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan ijin kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak lain.

Siapa saja yang berhak atas hak atas Rahasia Dagang?

Hak atas Rahasia Dagang tersebut secara otomatis timbul dan ada ketika informasi dari kerahasiaan dagang tersebut selalu dijaga kerahasiaannya, masih memiliki nilai ekonomis, dapat bermanfaat untuk kegiatan bisnis/usaha dan dijaga kerahasiaan tersebut oleh pemiliknya.

Bagaimana caranya untuk memperoleh hak atas perlindungan Rahasia Dagang itu?

Secara otomatis Rahasia Dagang tersebut langsung terlindungi selama faktor-faktor usaha penjagaan kerahasiaan tersebut dilakukan, sehingga tidak memerlukan pendaftaran.

Berapa lamakah perlindungan dari Rahasia Dagang?

Perlindungan dari Rahasia Dagang akan selalu terlindungi selama informasi yang dilindungi sebagai “rahasia dagang” tetap dijaga kerahasiaannya dengan baik.

Sekilas tentang beberapa perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang kita bahas di atas. Semoga menjadi suatu tambahan wawasan bagi Anda tentunya.

Transferring, licensing and franchising IP assets

2006-09-26T17:15:00.000+07:00

By: Novizal Kristianto

There are differences between transferring, licensing and franchising intellectual property rights (copyrights, trademark, industrial design, patent, layout design of Integrated Circuit and trade secret) from one party to another.

Although it is commonly mentioned however the difference is not precisely clear from one to another. The following is short explanation on the difference of those actions:

A. Transferring

Transferring intellectual property rights means transfer of the intellectual property rights of a work/product from the creator/designer/author or the holder of the right (“the Current Holder”) to other party which resulted that the Current Holder lost his right over the transferred intellectual property work/product.

Most of the intellectual property laws and regulations provide that transfer of intellectual property rights can be done by inheritance, testament, donation, mutual agreement (sale and purchase) or other reason recognized by law and the transfer shall be registered at the relevant intellectual property office.

B. Licensing

Licensing intellectual property rights means the Current Holder give a permission to other party in whole or in part to use/exploit/copy/disclose the work/product. With licensing, the Current Holder does not lost his right over the work/product. The Current Holder can use/exploit/copy/disclose the work/product for his own benefit.

The procedure, terms and condition of licensing is stipulated in each intellectual property law and it is also shall be registered at the relevant intellectual property office.

C. Franchising

Franchise means licensing the intellectual property rights including the trademark and the business system and material or the other commercial matters from the Current Holder to other party. The business system including marketing system, operational system, training system, customer service system, accounting system, etc.

There are two system of franchising, i.e. Product and Trade Name Franchise (PTNF) and Business Format Franchise (BFF).

PTNF is franchising that gives the franchisee right to produce the product of franchisor and using the trademark of franchisor. How the product being produce and the trademark being used is commonly not regulated.

BFF is franchising that duplicating the whole business of the franchisor. All business system and material shall be identical with the franchisor. The use of trademark and other commercial matter are also regulated in detail.

Intellectual Property Rights in a Glance

2006-09-18T17:03:00.000+07:00

By Novizal Kristianto

Can you tell the difference between a trademark and a patent? Do you know that your company name or product name can be registered as trademark? Are you familiar with “industrial design” words?

If you cannot answer those questions instantly (without looking for a reference) and you are in a managerial position or a private entrepreneur, this is a MUST READ article to broaden your knowledge. Our explanation will not in a “legal sentence” but shall give a clear description to the subject matter.

Let’s begin the “journey”:

1. Copyright

What is Copyright?

Copyright is an exclusive right to publish or reproduce or to grant permission to publish or reproduce a work in the field of science, arts and literature.

Who can be given such right?

Copyright is given automatically to Creator of a work or the recipient of Copyright (people who received the transfer of the Copyright from the Creator or previous recipient).

What kind of work is protected by Copyright?

Among others are:

books, computer programs, pamphlets, typographical arrangements of published works, and all other written works;
sermons, lecturers, addresses and other works of utterance;
visual aid made for educational and scientific purposes;
songs or music with or without lyrics;
dramas, musical dramas, dances, choreographic works, puppet shows, pantomimes;
all forms of art, such as painting drawing etc;
architecture;
maps;
batik art;
photography;
cinematographic work;
translations, interpretations, adaptations, anthologies, database and other works as a result of changing form or mode.

How can we obtain Copyright for the work?

Generally, Copyright emerges when the creation is created (provision does not apply to some conditions), therefore registration is not required.

However, on some extend, the registration of your work is important, since by registering your work/creation, the Copyright certificate is the only evidence you need to prove your right.

On the other hand, if you choose not registering your work/creation, you must keep your evidence of your creation. These evidences can be record, notes, or any written documentation, witnesses which may still be rejected by the court.

How long is the protection of Copyright?

It is vary, depending on the type of the work, “form” of the creator and who is the recipient or executor of the work.

2. Mark (trademark and service mark)

What is a Mark?

Mark is:

a sign in the form of picture, name, word, letters, numerical, composition of colors, or a combination of said elements;
which has a distinguish features;
and used in trade activities.

Example:

company name or company logo;
product name or product logo;
symbols or signs of the service, etc.

What is “the right” of a Mark?

It is an exclusive right to use or to grant permission to use of a mark to other party.

Note: Mark is divided into trademark for trading of goods and service mark for providing services. Both are similar and ruled by the same laws and regulations.

Who can be given such right?

The right is given to the holder of the registered trademark/service mark or recipient who received the right of trademark/service mark.

How can we obtain the right of trademark/service mark?

The right of trademark/service mark can only be obtained by registering the mark to the trademark/service mark office, i.e. Directorate General of Intellectual Property of Republic of Indonesia.

How long is the protection of trademark/service mark?

10 years and can be renewed as needed.

3. Industrial Design

What is a Industrial Design?

Industrial Design is:

a creation on the shape, configuration or the composition of lines or colors, or lines and colors, or its combination;
in a three or two dimensional form;
which gives aesthetic impression; and
can be realized in a three or two dimensional pattern; and
used to produce a product, goods or an industrial commodity and a handy craft.

Example:

drinking bottle shape or drinking packaging shape including he drawings attached to the bottle/packaging;
table and chair designs;
furniture accessories (tissue box, candy storage), etc

What is “the right” of a Industrial Design?

It is an exclusive right to exploit or to grant permission to exploit of a design to other party.

Who can be given such right?

The right is given to the designer of the registered industrial design or recipient who received the right of Industrial Design.

How can we obtain the right of Industrial Design?

The right of Industrial Design can only be obtained by registering the design to the Industrial Design office, i.e. Directorate General of Intellectual Property of Republic of Indonesia.

How long is the protection of Industrial Design?

10 years and can be renewed as needed.

4. Patent

What is Patent?

It is an exclusive right to exploit or to authorize to exploit of an invention to other party.

What is “invention”?

Invention is:

idea that is poured;
in any activity of solving a specific problems;
in the field of technology, either in the form of product or process or an improvement and development of product or process.

Example:

water dispenser product;
hybrid cars;
waste water treatment process, etc

Who can be given such right?

The right is given to the holder of the registered Patent or recipient who received the right of Patent.

How can we obtain the right of a Patent?

The right of Patent can only be obtained by registering the invention to the patent office, i.e. Directorate General of Intellectual Property of Republic of Indonesia.

How long is the protection of a Patent?

20 years and cannot be extended.

5. Trade Secret

What is Trade Secret?

Trade Secret is:

information;
in a field of technology and/or business;
that is not known by the public;
has economic values; and
useful in business activities; and
the confidentiality is maintained by the owner.

Example:

recipe/formula of food or beverages;
customer/supplier database;
internal information of a company, etc.

What is “the right” of a Trade Secret?

It is a right to use or to grant license or prohibit using or disclose of trade secret to other party.

Who can be given such right?

The right is automatically emerge and exist when the information is kept in private, still has economic values, can be useful for business activities and the maintained the confidentiality by the owner.

How can we obtain the right of Trade Secret?

There is no registration required.

How long is the protection of Trade Secret?

The protection of the right of Trade Secret shall remain when the information is still kept as “trade secret”.

CAN A SIMPLE INVENTION BE PATENTED? WHY NOT..!!

2006-09-11T19:00:00.000+07:00

by W. Yogi Widodo

Should a patent be something related only to hi-tech and very complicated inventions?

To answer this question, please remember that the basic principle of patentability of an invention is to consider its novelty, inventive steps and industrial applicability.

As we are aware technology has developed rapidly, therefore there are only few patented inventions are still novel (except in the fields of bio-technology and bio-genetics). Recently, most patents have only covered the inventive step and the industrial applicability.

Note that the inventive step of an invention means that other people have invented it before (so called prior arts), but the new inventor did some modifications or developments on it so that the new invention is able to solve the problems that cannot be solved by the prior arts. And it can be a very simple invention..!

For an example showing that the inventive step does not need to be hi-tech and complicated, here we will look at US Patent No. 6,415,530 to H. Kevin Coplon (Indonesian), entitled “Method, system and shoe enabling the determination of fit from outside of the shoe”.

Many types of shoes are already well known. Some known shoes provide means for determining whether they fit. However, none of the prior art provides a way to determine whether a shoe will fit from outside the shoe. For example, a person may be in a hurry and not want to take the time to try on a shoe. Also, room to try on a shoe may not be available where the shoe is sold. Also, a shoe may be sold where there is insufficient experienced staff to help a person choose the correct size. In addition, a person buying a shoe for a child may not be able to determine the room within the shoe for growth of a child's foot.

For example, U.S. Patent No. 5,014,041 to Rosen and U.S. Patent No. 5,084,988 to Berger disclose shoes that have transparent soles through to the interior of the shoe to show when a foot has outgrowing a shoe. These patents require that a person wear the shoe before being able to determine whether they fit. Additionally, Rosen and Berger suffer from the fact that over time the transparent soles may discolour and get scuffs so that a person could not look through them.

The uses of removable insoles or socks with printed length areas which are removable from the inside of the shoe are known in the industry. In addition, U.S. Patent No. 2,464,571 to Gardner discloses a removable shoe-fit indicator which indicates the fit of the shoe on the child on an insole. To use the Gardner indicator, a person must put colouring on the removable indicator which will colour a child's toes or socks to indicate the fit of the shoe. The interior piece would make the process of making the shoe more expensive, and would impact upon the comfort of the shoe. The use of colouring makes Gardner messy and inconvenient.

Patterns on the outsole of a shoe are also known. U.S. Patent No. 4,266,349 to Schmohl discloses a profile pattern on a sole that has a plurality of concentric circles. The profile pattern in Schmohl is irrelevant to the issue of fit; it used for the absorption and transfer of the forces acting upon the sole.

None of the devices in the above references solve the problem of determining whether a shoe will fit a person's foot without the person trying on the shoe. Furthermore, none of the devices solve the problem of determining the room for growth that a shoe may have without trying on the shoe. Each of the prior art references above require a person to try on a shoe at least once.

From the above illustration and brief description of related arts, we find that the principal object of this invention is to provide a shoe wherein a person can determine whether a shoe fits without trying it on. This invention is a system including a shoe or a shoe with an outsole having a reference gauge at the proximal end of the outsole for placing the heel of the foot; and a first reference mark at the distal end of the outsole corresponding to where the toes of the foot should extend when the heel is placed on the reference gauge to ensure a proper fit of the shoe on the foot.

Now we can conclude that a simple invention can be patented also. And furthermore, a patent need not be related to a hi-tech and very complicated invention. So, let’s invent and get your inventions patented..!

The Development of Intellectual Property Consultant

2006-09-11T18:28:00.001+07:00

Author: Emil Miraj

Editor: Novizal Kristianto

Since the issuance of Government Regulations No.2 of 2005 on the provisions of requirements and existence of Intellectual Property Consultant, there are 255 people who has been officially inaugurated by the Minister of Law and Human Rights (“Minister”) as registered Intellectual Property Consultant (“IP Consultant”). IP Consultant is a consultant of intellectual property rights who has given the authority by the Minister to represent an applicant filing their intellectual property at Directorate General of Intellectual Property (intellectual property office/“DGIP”).

IP Consultant has their role as intermediary between the applicants/public with DGIP to ensure the required documents have been satisfied and the applicant follows the necessary procedure. In short, IP Consultant has to assist and provide advice the applicants in relation to the intellectual property protection, procedures, enforcement and solutions for any administrative and legal aspect of each of intellectual property.

Other than the above, the IP Consultants are require to (1) up-hold the law on the infringement of the intellectual property; (2) socialize the intellectual property protection, system and its development to the public, and (3) let other countries know and give a real proof on the intellectual property protection and enforcement.

In order to optimize the IP Consultant performance, an IP Consultant shall have comprehensive knowledge and skill on the administrations, legal, technical, and economics of the intellectual property issues.

Administration knowledge and skills are needed in relation to assure the required documentation has been prepared, filing procedure has been followed, recording, archiving and managing the intellectual property rights documentations to be easily retrieved and/or marked for renewal. Legal knowledge and skills are important to provide legal advice and opinion, opposition and litigation or law enforcement. While, technical skills shall become very important skill for design industry and patent matters.

Therefore, a good IP consultant shall have the following criteria:

1. Intellectual Property Knowledge

Intellectual Property Knowledge is the basic of every actions performed as IP Consultant. She/he should be able to answer your simple questions with the right answer, whether followed by having analogy thinking or provide you with examples. The right answer shall not always in a “law” sentence, but you shall understand it.

2. Intellectual Property Experience

Even though an IP Consultant is the master of intellectual property theory, it should not make her/him as the best IP Consultant. Experiences in handling problematic filings, good relationship with the DGIP officials, know the steps to be taken for each problem arisen would make her/him worth as IP Consultant. The worst case, at least she/he has the precedence to hold on.

3. Responsive and problem solver

You should quit hiring a stubborn and non-responsive consultant. It is important to have a consultant to hear to what you think or what you want, although she/he shall not be obliged to do it. She/he shall give you a better understanding and guide you with better solution. A good consultant will give several alternatives solutions for you to decide, or if there is only one solution, she/he will tell you the risk to be borne.

4. Reasonable fee

It is unfair if we look for the cheapest fee to pay and seek for the best quality in result. You must understand, even thought in preparation of an application, an IP Consultant must be meticulous and be careful to what she/he fill-in to the application. The continuation of the assistance and service shall also become your consideration. The experience gained from several years of hard working and the intuition to solve intellectual property problems shall be valued for something. However, you also must not tricked by a high fee but low quality service of irresponsible consultants.

5. Registered IP Consultant

Even though a local applicant is not obliged to appoint an IP Consultant to file their intellectual property asset, it is encourage hiring a registered IP Consultant (you may re-check the name and registered number of an IP Consultant with DGIP) before you engage their service. Registered IP Consultants have been trained by DGIP (which make them have complete knowledge on the intellectual property issues) and are usually experience IP Consultants which have been practicing for years.

Information:

Directorate General Intellectual Property

Jalan Daan Mogot KM 24
Tangerang 15119 – Banten

Telp: (021) 5525388, 5524839

Url: www.dgip.go.id

Creating Value Through Industrial Design

2006-08-31T17:22:00.000+07:00

W. Yogi Widodo

Industrial design shall mean a creation on the shape, configuration, or the composition of lines or colours, or the combination thereof in a three or two dimensional form which gives aesthetic impression and can be realised in a three or two dimensional pattern and used to produce a product, goods or an industrial commodity and a handy craft (Article 1, Industrial Design Law No. 31 Year 2000).

In today’s world, where business competition is on the rise, it is becoming increasingly necessary to create, improve and maintain the image of a company. The recognition of the importance of brand value and brand awareness is increasing tremendously. It is undeniable that the value of a well-known trademark is sometimes greater than the value of the tangible assets of a company. However, customers of today are often attracted to the design of the product or its packaging before they decide to buy it. That is why, besides a trademark, a design can also be used as a tool in enhancing sales of a product, and subsequently, adding value of the company.

The industrial design comprises two categories, product design and packaging design. The concept of the design, both for product or packaging should represent the visual identity of the company. Ideally, the design should meet the following criteria: practical, distinctive, aesthetic, appropriate, ergonomical, simple and communicative. The creation of an excellent design is very much dependent on the quality of the product itself. It takes a lot of research and monetary resource to come up with a winning design. An ideal design would be one that is unique, eye-catching, easy to be remembered, easy to be related to or understood, is different and expresses the product characteristic well.

Take a look at your competitor’s design. Compared to yours, which one is more attractive? An attractive and interesting design together with a well-known trademark is a perfect combination. Bad faith competitors usually take advantage of the above combination. They use a similar or even identical design which is well recognised, but put their own trademark on the design. The customers will assume that they are about to buy the product they know and they want, but actually they purchase a different product with similar design. Does this act constitute trademark infringement? No, it does not. This act is what we call “passing-off”. In order to ensure that the product is completely protected, it is necessary to protect both trademark and industrial design.

There is no wonder why the world-class enterprises spend millions of dollars every year to develop their industrial designs. They completely realise that the design has a big impact to their sales revenue. So, get your industrial design protected as soon as possible!!!.

PATENT TIPS - How To File A Patent Application in Indonesia?

2006-08-31T17:21:00.000+07:00

Is it difficult to file a patent application in Indonesia? No, it is not! It is as easy as 1-2-3, as you will see below:

Step 1:

Send copies of the description, abstract, claims and drawings of the invention to your patent attorney along with the original executed supporting documents, namely:

§ Power of Attorney (PoA), executed by the applicant(s); and

Assignment of Invention (AoI), executed by the inventor(s).

Please note that the above supporting documents do not need to be legalised and/or notarised.

If the patent application was filed claiming the Priority Right in the country of origin, please also send the Priority Document to your patent attorney. Remember that the patent application must be filed not later than 12 months as from the Filing Date.

Step 2:

Your patent attorney will need to translate the description, abstract, claims and drawings into Indonesian language. It is essential that they are properly translated.

Step 3:

Your patent attorney will fill in and then execute the application form. Once the translations of the description, abstract, claims and drawings have been completed and the original supporting documents have been provided, the patent application is ready to be filed at the Indonesian Patent Office.

The filing procedure has been simplified recently in order to more easily allow foreigners to file their patents applications in Indonesia, since the Patent Office has released a Notification Letter notifying that certain documents do not need to be submitted as part of a foreign patent application utilizing the Patent Cooperation Treaty (“PCT”). These documents will be sent directly by the World Intellectual Property Organization (“WIPO”) to the Patent Office.

The relevant documents are:

1. The International Search Report (ISR) form

2. International Preliminary Examination Report (IPER) form

3. Copy of the International Application as originally filed

4. Copy of International Search Report and English Translation

5. Copy of any Amendments to the Claims under Article 19

6. Copy of Priority Documents, and

7. Any other document related to the International Phase.

Because these documents will no longer need to be submitted, it is anticipated that the patent application submission process for individuals and organizations will be simplified while ensuring that the relevant patent offices are not inundated with unnecessary paperwork related to an application.

* * * *

BRTI antara kenyataan dan harapan

2006-08-22T11:36:00.000+07:00

Oleh: Novizal Kristianto

Publikasi:
1. Harian Bisnis Indonesia, Selasa 22 Agustus 2006

2. Harian Suara Pembaruan, Jumat 25 Agustus 2006

Dengan berbekal Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”), maka para regulator, pelaku dan pengamat industri telekomunikasi menyetujui dilahirkannya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatan BRTI pada 11 Juli 2003 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (“KM.31/2003”) oleh Menteri Perhubungan pada saat itu, Bapak Agum Gumelar.

BRTI didirikan dengan maksud untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan bisnis telekomunikasi di negeri tercinta ini.

Setelah 3 tahun berdiri, mempelajari dan berkutat dengan berbagai macam masalah di bidang telekomunikasi, dari mulai penataan regulasi telekomunikasi secara makro hingga masalah bisnis dibidang telekomunikasi, BRTI seakan berusaha untuk menggeliat dan menampakkan wajah aslinya sebagai badan independen. Tentu saja usaha BRTI tersebut mendapat komentar dari para pelaku dan pengamat industri telekomunikasi.

Ada beberapa penyebab mengapa usaha badan ini menjadi inti permasalahan dibidang telekomunikasi yang hingga saat ini masih berusaha mencari bentuk idealnya.

Dasar hukum pendirian BRTI

Komentar yang paling penting atas BRTI sejak dilahirkannya di tahun 2003 adalah komposisi BRTI serta pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak dilakukan secara mandiri. Memang tidak dapat disangkal lagi, masalah kemandirian BRTI berakar dari keputusan menteri yang membidani lahir serta berdiri BRTI.

Ditilik dari dasar hukum pendirian BRTI yaitu Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.31/2003 tersebut maupun perubahannya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.25/P/M.Kominfo/11/2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (“PM 25/2005”) maka BRTI secara hukum memiliki kelemahan yang berasal dari KM31/2003 beserta perubahannya PM 25/2005.

Permasalahan timbul ketika pada kenyataannya beberapa pelaku industri di bidang telekomunikasi adalah perusahaan yang berstatus badan usaha milik negara (BUMN). Penguasaan pemerintah atas saham-saham pelaku industri BUMN tersebut sudah pasti menimbulkan benturan kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai regulator dan pengawas dari pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

Pasal 1 KM.31/2003 mengatur definisi BRTI yang menyebutkan bahwa BRTI adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (“Dirjen Postel”) dan Komite Regulasi Telekomunikasi (“Komite Regulasi”). Ini artinya, BRTI terdiri dari Dirjen Postel sebagai unsur pemerintah dan Komite Regulasi yang dianggap sebagai wakil masyarakat.

Kesalahan struktur BRTI yang dijelaskan dalam definisi tersebut diperparah dengan adanya ketentuan di Pasal 11 KM.31/2003 yang menyebutkan bahwa ketua Komite Regulasi adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi serta pengaturan komposisi anggota Komite Regulasi menunjukkan bahwa didalam Komite Regulasi sendiri masih ada unsur pemerintahan. PM.25/2005 sebagai peraturan yang melakukan perubahan atas ketentuan tersebut malah semakin menunjukkan “gigi” pemerintah di dalam Komite Regulasi. Tak pelak lagi, BRTI lebih condong menjadi salah satu badan pengatur dan pengawas pemerintah (sama seperti Bapepam di bidang pasar modal) ketimbang sebagai lembaga independent.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas sangat kontradiktif dengan pasal 7 KM.31/2006 yang telah diperbaiki oleh PM.25/2005 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota BRTI bebas dari segala kepentingan dan keputusan semata-mata untuk kepentingan publik.

Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan BRTI serta didalam struktur organisasi BRTI adalah hal yang sulit sekali dimengerti oleh para pelaku maupun pengamat industri telekomunikasi sehingga timbul pertanyaan apakah BRTI merupakan “lembaga mandiri” yang disebutkan dalam Pasal 5 UU Telekomunikasi serta Pasal 90 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000 (“PP 52/200”) tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi? Ataukah BRTI merupakan lembaga perpanjangan tangan pemerintah?

Apabila BRTI merupakan lembaga mandiri yang dimaksud dalam UU Telekomunikasi, maka jelas sekali dalam ketentuan tentang lembaga mandiri sebagaimana disebutkan dalam UU Telekomunikasi maupun PP 52/200 bahwa lembaga mandiri terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi serta masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi. Sama sekali tidak disebutkan adanya keterlibatan pemerintah baik sebagai lembaga maupun sebagai perorangan.

Tentu saja para pelaku dan pengamat industri telekomunikasi lainnya beranggapan bahwa sangat mungkin BRTI menghasilkan suatu produk hukum yang berat sebelah ataupun menguntungkan para pelaku industri dibidang telekomunikasi yang berstatus BUMN.

Produk hukum BRTI

Lain persoalan benturan kepentingan yang berpengaruh pada kemandirian BRTI, lain pula dengan status kedudukan BRTI di dalam struktur pemerintahan. Pasal 5 dari Keputusan Menteri KM.31/2003 tersebut menyebutkan bahwa semua keputusan BRTI dituangkan dalam keputusan direktur jenderal. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa semua keputusan BRTI tidak boleh bertentangan dengan keputusan menteri yang bertanggung jawab dibidang telekomunikasi yang saat ini dipegang oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Hal tersebut diatas kontradiktif sekali dengan ketentuan Pasal 8 KM.31/2003 yang menyebutkan bahwa menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia kepada BRTI.

Alih-alih menghasilkan produk hukum yang mandiri, adil dan tidak berpihak, menteri yang bersangkutan dapat saja membatalkan atau merubah keputusan tersebut secara sepihak. Oleh karena itu, mengingat pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang telekomunikasi melalui Keputusan Menteri tersebut, maka sangat masuk akal sekali apabila keputusan BRTI yang merupakan produk dari Dirjen Postel “plus” anggota Komite semestinya berada setingkat dengan keputusan menteri.

Apabila kondisi ini dibiarkan, sepertinya tidak ada gunanya pelimpahan kewenangan tersebut dan posisi BRTI berikut kewenangannya tentu saja dapat dipertanyakan. Apalagi bila kita mengingat bahwa selama ini pengaturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah dibidang telekomunikasi selalu di-ejawantah-kan dalam bentuk keputusan menteri.

Kenyataan dan harapan

Berangkat dari janggalnya pengaturan tentang BRTI dan ketidakmandiriannya mengakibatkan para pelaku industri telekomunikasi berstatus BUMN seolah-olah mencari celah peraturan secara terbuka. Bukan rahasia lagi kalau pengaruh duopoly raksasa telekomunikasi berstatus BUMN di Indonesia masih terasa hingga saat ini walaupun dalam bentuk yang berbeda.

Tak kurang dari tuduhan saling monopoly untuk sambungan langsung internasional yang mengundang KPPU untuk segera bertindak, masalah perhitungan air-time yang tidak transparan kepada para pelanggannya, masalah interkoneksi yang merisaukan para pelaku industri telekomunikasi lainnya ataupun penggunaan ijin jaringan tetap nirkabel yang pelaksanaannya seakan-akan tanpa batas teritori yang jelas serta masalah akses internet yang timbul tenggelam dipermasalahkan oleh para pelaku penyedia jasa internet, semuanya masih menunjukkan indikasi pengaruh tersebut.

Jelas sekali akibat tidak adanya kemandirian BRTI justru menghilangkan fungsi BRTI yang hendak dicapai untuk memberikan kondisi persaingan usaha yang positif serta perlindungan kepada para pelanggan telekomunikasi.

Dengan melihat kondisi yang ada saat ini, niat BRTI untuk memperbaiki peta persaingan dibidang telekomunikasi di Indonesia tidak akan berjalan mulus tanpa adanya perbaikan dari sisi dalam BRTI, tentu saja tanpa menafikkan permasalahan yang tetap mungkin timbul dari sisi luar BRTI.

Atau adakah kemungkinan pendirian BRTI diatur melalui peraturan setingkat Peraturan Pemerintah?

Freedom and law

2006-08-18T12:52:00.000+07:00

By Novizal Kristianto

Law and freedom in Indonesia are not in the same path. Freedom is actually gained in 1998 when the Soeharto regime ended. It is a new era of freedom but it is also a downgrade of law and order.

The Freedom

People can speak freely on how and what issues shall be dealt to make this country better. There are many issues that people think can give order in this country, there are also many issues that people think can raise up the economy of this country. They said that the country shall be based on law. We shall follow the laws despite of any level of authorities or power. They also said that we shall open our investment opportunity, give a tax reduce and provide a security to the investor to increase our economy.

However, what ever the action of the government, people understand that corruption is the highest “criminal” actions which have been practiced for years or decades which lead to the economic crisis and chaos in 1997.

Hence, what law that we got for this “corruption” issues and how’s the practice in general?

The Law

We do have, about six laws related to the corruption, i.e.:
1. Law 3 of 1771 concerning The Eradication of Criminal Acts of Corruption;
2. Law No 28 of 1999 concerning The Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism of Government Operation;
3. Law No 31 of 1999 on The Eradication of Criminal Acts of Corruption;
4. Law No 20 of 2001 on Changes in Law No 31 of 1999;
5. Law No 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission; and
6. Law No 15 of 2002 on Money Laundering.
Sufficient for a country has just released from a “fully corrupt government” of the old regime of New Order.

Although the government has established the Corruption Eradication Commission, but the Commission is almost cannot perform their vision and mission since their authorities are limited and they should also cooperate with other relevant authorities to do their work. This limitation is to prevent the “overpower” of the Commission it self, it is also related to the control of the Commission to their members. However, what is the point of setting up this Commission?

The courts are the right place to become the indicator of the implementation of those laws. In some “small” cases, the corruption laws are well implemented, while in most cases (event several important cases) the implementation of corruption laws are most likely interfered by other powers.
The most ridiculous happen recently is the district attorney filed a request to the judges to stop the corruption proceeding. This action has raised many objections from the people, government officials or the law practitioners. The action not only offends the people but it is also not having legal basis. It is a great sadness in our legal history that the district attorney, who always dealing with laws, conducted such action.

Others stories may come up with a worst or better story, but we should say it is normal history for a country who struggle to become a better country. Other countries who proudly state that they have a well establish government and very keen and concern to the corruption also having these situations on their passed journey, don’t they?